Catatan dari Jakarta

Jalanan Jkt

Rabu pagi 25 September 2019, dari Jogja saya terbang menuju Jakarta untuk menemui guru saya dari Finlandia yang baru tiba di Indonesia. Pukul 07:15 saya sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Sebenarnya kedatangan saya kali ini terlalu pagi. Karena kami janjian bertemu pada siang hari. Tapi apa boleh jadi. Saya dapat tiket penerbangan pagi hari sekali. Alhasil jam tujuh lebih sedikit saya sudah menginjakkan kaki di kota ini. Dengan merogoh kocek 40 ribu, saya naik bus Damri menuju Jakarta Pusat, turun di dekat Monas, lalu berjalan kaki ke jalan Wahid Hasyim dengan menggendong dua tas yang lumayan berat. Satu tas ransel berukuran 22liter. Satu lagi duffle bag, berisi pakaian, sleeping bag, peralatan mandi, kabel2 cas, dan perlengkapan lain untuk bekal tinggal di Kalimantan dalam waktu yang saya sendiri masih belum tahu. Mungkin satu atau dua bulan. Saya turun dari bus Damri di pusat kota pukul 9 pagi. Jalanan pagi ini demikian padat. Langit tak terlihat birunya. Semuanya putih seperti dipenuhi asap kendaraan. Saya menyusuri jalanan trotoar sekitar 1kilo lebih mengikuti saran dari google maps, bersimpangan dengan orang-orang melintasi jembatan penyeberangan, hingga kemudian menemukan warkop yang menarik perhatian di Jalan Sabang. Kopi Oey. Dulu, saya biasa ngopi di situ, di Blok M, setiap kali ke kota ini. Sambil menunggu siang hari tiba, saya melakukan ritual ngopi sebagaimana biasa saya lakukan setiap pagi di Jogja, sembari sesekali mengikuti berita di timeline Twitter yang beberapa hari belakangan dipanggang wacana politik. Belum juga masa pelantikan presiden baru 2019-2024 tiba, pemerintah dan DPR membikin geram generasi muda. Khususnya, mereka yang duduk di bangku kuliah dan sekolah, dan yang melek media sosial. Para mahasiswa di banyak daerah di Indonesia melakukan demonstrasi besar menuntut pemerintah dan DPR membatalkan banyak rancangan UU kontroversial. Ada 7 tuntutan yang disuarakan. “1).Menolak RUU KUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, Mendesak Pembatalan UU KPK dan UU SDA; Mendesak Disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 2).Batalkan Pimpinan KPK Bermasalah Pilihan DPR. 3).Tolak TNI dan Polri Menempati Jabatan Sipil. 4).Stop Militerisme di Papua dan di Daerah Lain. 5).Hentikan Kriminalisasi Aktivis. 6).Hentikan Pembakaran Hutan di Kalimantan & Sumatera yang Dilakukan oleh Korporasi, dan Pidanakan Korporasi Pembakar Hutan, Serta Cabut Izinnya. 7).Tuntaskan Pelanggaran HAM dan Adili Penjahat HAM;Termasuk yang Duduk di Lingkaran Kekuasaan; Pulihkan Hak-hak Korban Segera!” Tujuh tuntutan itu bertebaran di timeline dalam bentuk pamflet. Banyak jurnalisme warga, baik berwujud foto maupun video memperlihatkan, tuntutan demonstrasi mahasiswa di banyak kota, direspon oleh aparat kepolisian secara represif. Beruntung dua hari sebelumnya saat saya ikut dalam keramaian demonstran di Jogja dengan aksi #GejayanMemanggil pertama, tidak ada peristiwa kekerasan di sana. Meski tidak demikian dengan di kota lain. Di Bandung, di Jakarta, di pulau lain di luar Jawa, banyak mahasiswa terluka, ditangkap dan ada yang sampai tewas. Tanpa perlu penelusuran dan analisa dengan bahasa njelimet, siapa saja yang mengikuti dengan runtut berita-berita tentang peristiwa sosial politik di Indonesia dalam satu bulan belakangan pasti akan merasa jengkel dibuatnya. Jengkel melihat bagaimana reaksi pemerintah dan lembaga berwenang seperti aparat kepolisian merespon aksi protes masyarakat. Dari Papua sampai Sumatera. Video jurnalisme warga yang merekam peristiwa itu bertebaran di timeline Twitter dengan tagar #mahasiswabergerak dan tagar-tagar lainnya. Di Jakarta, ada video yang memperlihatkan pagar gedung DPR diruntuhkan demonstran. Ada juga mobil ambulans yang dikejar aparat. Media nasional menyorot langkah Menteri Hukum dan HAM yang mengundurkan diri, tak lama setelah ia diliput media televisi nasional dalam acara ILC. Ia mundur karena hendak berganti posisi menjadi anggota DPR di masa yang sebentar lagi datang. Di saat hampir bersamaan, Kapolri mencopot kedudukan tiga Kapolda sekaligus. Kapolda Papua, Riau dan Sulawesi Tenggara. Presiden mendatangi para tokoh nasional untuk meminta saran. Lantas berita meliput, ia perintahkan Menteri Riset dan Teknologi untuk menghalau aksi demonstrasi mahasiswa yang meluas. Si menteri kemudian mengeluarkan pernyataan di media, yang katanya akan memberi sanksi kepada para rektor yang memberi ijin mahasiswanya berdemonstrasi. Alih-alih meredam, pernyataan itu justru blunder, banyak kecaman publik tertuju pada sang menteri, yang kemudian mengoreksi pernyataannya sendiri, bahwa tidak ada rektor yang menyuruh mahasiswanya berdemonstrasi, para mahasiswa bergerak atas kemauan sendiri. Tidak berhenti di situ, presiden berusaha menempuh jalan dialog dengan mengundang presiden badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia untuk datang ke istana, tapi permintaan itu ditolak. Para mahasiswa ingin presiden yang keluar dan mendatangi demonstran, atau berbincang di tempat terbuka, dengan disiarkan di televisi nasional supaya publik dapat mengawasi secara langsung proses dialog. Ada banyak sekali mahasiswa yang ditangkap dan dibawa ke kepolisian paska aksi demonstrasi. Tapi itu tidak menciutkan nyali. Para mahasiswa terus melakukan demonstrasi. Di kota ini, beberapa orang yang sejak awal menjadi ‘juru bicara’ atas kebaikan rezim atau sebut saja buzzer, tidak berhenti mencemooh dan menyebar kabar hoax tentang aksi mahasiswa dan siswa STM yang berdemonstrasi. Api sudah terlanjur menjalar kemana-mana. Citra dari nama presiden yang dulu diglorifikasi dan bahkan jadi ‘media darling’ agaknya terus merosot. Di tengah situasi semacam itu, beberapa musisi menemui presiden. Kabarnya, Oktober akan ada konser (?)