Mengingat

Antara tahun 2009 sampai 2012 merupakan masa2 berat bagi warga Pulau Padang. Dan akan selalu diingat krn sejak itulah nyaris separuh pulau dikonversi jd HTI.

Mereka menolak keras rencana sulap-menyulap hutan yg menyalahi AMDAL. Penolakan dari mulai aksi cap jempol darah, menjahit mulut, sampai keputusan nekat akan membakar diri dilakukan. Tapi daripada mendengar, penguasa saat itu lebih milih mengarang lagu.

40 lagu. Salah satunya album “Harmoni Alam, Cinta dan Kedamaian”, yg keluar pd tahun yg sama ketika aksi penolakan berada pd titik geram. Berbulan2 demo di Jakarta, dimana2, termasuk di gedung dewan yg skg lg disorot soal kasus e-ktp.

Peristiwa itu kemudian menyurut seiring rezim yg meralat luas hutan lewat peraturan baru. Tapi intinya tetap, HTI jalan terus. Itu saja harus dibayar dg ditangkapnya ketua Serikat Tani Riau, dijatuhi hukuman 16 tahun dg dakwaan yg silahkan googling sendiri.

Belum genap sewindu sejak peristiwa itu, kerusakan alam akibat pengalihan fungsi hutan mulai dirasakan, satu hal yg jauh2 hari sudah diteriakkan masyarakat.

Ketinggian tanah melorot. Kumbang beranak massif sejak dialihfungsikannya hutan, memangsa ratusan pangkal pohon kelapa dan membuat pohon tak lg bisa berbuah. Monyet babi kehilangan rumah merambah kebun merusak tanaman warga dan masih banyak lg lainnya krn itu baru dampak yg paling kelihatan.

Akhirnya, rezim pun berganti. Banyak yg menaruh harap pd janji2 Nawacita. Tetapi peristiwa serupa justru berulang di tempat2 lain. Penguasa tidak mampu mengambil pelajaran dr rezim2 sebelumnya. Padahal di belakangnya, berjejer staf ahli, para orang pintar yg mikirnya melingkar2. Atau memang ya begitu namanya kekuasaan? Sewenang-wenang, membuat orang tuli sejak dini dan pendek ingatan krn cuma bernapas dlm tempurung kekuasaan?